Model Regulasi Inovatif Untuk Umkm: Perspektif Hukum Bisnis Dalam Meningkatkan Daya Saing

Authors

Rinny Ante, SH, MH; Janesandre Palilingan, SH, MH; Drs. Roy M. Suoth, M.Si; Joice Jane Umboh, SH, MM

Synopsis

SPESIFIKASI BUKU

◉ Harga                    : Rp 45.000

◉ Ukuran                  : 14,8 cm x 21 cm 

◉ Jumlah Halaman : 98 hal

◉ Ketebalan Buku  : 1  cm

◉ ISBN                       : On Proses

◉ Deskripsi Buku   : Buku ini lahir dari kepedulian terhadap posisi strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional sekaligus tantangan besar yang mereka hadapi di era globalisasi dan digitalisasi. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, keberadaannya sering dihadapkan pada hambatan regulasi, keterbatasan akses, serta rendahnya daya saing. Kondisi ini menuntut adanya gagasan baru dalam bentuk regulasi yang lebih inovatif, adaptif, dan berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah. Buku ini berupaya memberikan alternatif konsep dan model regulasi yang dapat menjadi jembatan antara kebutuhan UMKM dengan tuntutan hukum bisnis modern, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Isi buku ini disusun dengan mengintegrasikan teori hukum bisnis, konsep daya saing, Pembahasan diarahkan tidak hanya pada analisis regulasi yang ada, tetapi juga pada tawaran model regulasi inovatif dan strategi implementasi yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, peran pemerintah daerah, serta adaptasi terhadap perkembangan global. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan penulis, buku ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, pelaku UMKM, dan seluruh pihak yang berkomitmen terhadap peningkatan daya saing ekonomi nasional. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan, dan bantuan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat menjadi sumbangsih nyata bagi penguatan fondasi regulasi UMKM menuju Indonesia yang lebih berdaya saing dan sejahtera.

References

Literatur, Buku, dan Artikel Akademik

Aripin, Z., Fitrianti, N. G., & Fatmasari, R. R. (2023). Digital innovation and knowledge management: The latest approaches in international business. A systematic literature review in the Indonesia context. https://kriezacademy.com/index.php/kriezacademy/article/view/7

Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2015). What is disruptive innovation? Harvard Business Review, 93(12), 44–53.

Faqih, M. (2024). Perlindungan hukum bagi UMKM di era perdagangan digital: Studi kasus Pasar Tanah Abang. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/81885

Gbandi, E. C., & Amissah, N. G. (2021). Financing options for small and medium enterprises (SMEs) in Nigeria. SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3868198

International Trade Centre. (2021). SME competitiveness outlook 2021: Empowering the green recovery. Geneva: ITC.

Kennedy, A. (2024). Analisis hukum persaingan usaha platform marketplace online pada era ekonomi digital. Economic and Law Journal Business Network. https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/243

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). Marketing 5.0: Technology for humanity. Hoboken: Wiley.

Matondang, E. S., Siregara, M., Nasution, M., & Andriati, S. L. (2024). Analisis kebijakan hukum dan implementasi pemulihan ekonomi nasional: Studi pada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kota Medan. Jurnal Administrasi dan Hukum, 4(2). https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/276

Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan usaha mikro kecil menengah terhadap perekonomian Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Makmur. https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/321

Novianto, N. (2023). Systematic literature review: Models of digital transformation in the public sector. Policy & Governance Review, 7(2), 170–185.

Nugroho, A., & Santoso, H. (2019). Digitalisasi UMKM dan peran pemerintah daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 14(2), 123–137. https://doi.org/10.22146/jkp.38452

Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1), 78–93.

Ravšelj, D., Umek, L., Todorovski, L., & Aristovnik, A. (2022). A review of digital era governance research in the first two decades: A bibliometric study. Future Internet, 14(5).

Rozalina, N., Dewi, S. P., & Anwar, K. (2024). Strategi digitalisasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja UMKM pasca pandemi. Jurnal Administrasi Bisnis, 12(1). https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jab/article/view/5238

Steyaert, C., & Landstrom, H. (2009). Enacting entrepreneurship research in a pioneering, provocative and participative way: On the work of Bengt Johannisson. Entrepreneurship & Regional Development, 21(1), 1–9. https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-009-9213-7

Tambunan, T. T. H. (2024). Micro and small enterprises’ export competencies and cooperation in Indonesia. Journal of Development Economics, 9(1), 84–106.

United Nations Conference on Trade and Development. (2022). Digital economy report 2022: Cross-border data flows and development. New York: UNCTAD.

Yunus, M., & Moingeon, B. (2010). Building social business models: Lessons from the Grameen experience. Long Range Planning, 43(2–3), 308–325. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.12.005

Henry, C., Coleman, S., Orser, B., & Foss, L. (2022). Women’s entrepreneurship policy and access to financial capital in different countries: An institutional perspective. Entrepreneurship Research Journal. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/erj-2022-0234/html

Kirana, S. C., & Mawar, M. (2024). Strategi penerapan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jurnal Birokrasi dan Administrasi Publik. https://journalstiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1338

Arbani, M. (2025). Tinjauan regulasi UMKM dalam mendukung transformasi dan keberlanjutan bisnis di era digital. Syntax Admiration Journal. https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/2116

Anatan, L. N. (2023). Micro, small, and medium enterprises’ readiness for digital transformation in Indonesia. Economies, 11(6).

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik UMKM Indonesia 2024. Jakarta: BPS.

Regulasi Nasional Terkait UMKM & Hukum Bisnis

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Cipta Kerja).

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMK.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria UMK.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Kementerian Investasi/BKPM. (2021). Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA).

Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2020–2024. Jakarta: Kemenkop UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM. (terkini). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (berbagai ketentuan teknis pemberdayaan K-UMK; sesuaikan edisi).

Kementerian Perdagangan. (terkini). Peraturan Menteri Perdagangan (standar dan tata niaga sektor ritel/e-commerce).

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (terkini). Peraturan BPOM (persyaratan izin edar pangan olahan UMKM).

Badan Standardisasi Nasional. (terkini). SNI sektoral untuk UMKM (cantumkan kode sesuai sektor).

Dokumen Kebijakan & Statistik Daerah – Sulawesi Utara

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. (2022–2025). Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah terkait penguatan UMKM.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2024). Provinsi Sulawesi Utara dalam angka 2024. Manado: BPS Sulut.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2024). Statistik daerah Provinsi Sulawesi Utara 2024. Manado: BPS Sulut.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2023). Rapat teknis daerah pendataan lengkap koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara 2023.

Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sulawesi Utara. (2022–2025). Laporan kinerja/program pemberdayaan UMKM.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Utara. (2025). Program dan capaian sektor koperasi & UMKM Sulawesi Utara.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara. (2018). Standar pelayanan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. (2021–2026). RPJMD dan/atau Perda/Perkada terkait penguatan UMKM.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2020). Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Pergub 67 Tahun 2016.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2021). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021–2026.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (berjalan). Peraturan Gubernur Tahun 2024 tentang perubahan RKPD/standar harga satuan (spesifik sesuai rujukan).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara – Biro Perekonomian. (2021–2024). Warta ekonomi/analisis perekonomian daerah.

Published

August 18, 2025

Details about the available publication format: Pratinjau Buku

Pratinjau Buku

Physical Dimensions

Details about the available publication format: Beli Buku

Beli Buku

Physical Dimensions